Bisnis Online Modal 10ribu Hasil Jutaan Klik DISINI

Pengertian, Syarat, dan Macam Yurisprudensi

Pengertian, Syarat, dan Macam YurisprudensiRitaelfianis.com – Istilah yurisprudensi berasal  bahasa Latin yaitu “Iuris Prudential”, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu “Jurisprudentie”, serta dalam bahasa Perancis “Jurisprudence”.

Dari semua bahasa tersebut, memiliki arti “ilmu hukum”. Sedangkan dalam bidang pengetahuan hukum, yurisprudensi merupakan suatu pengetahuan hukum positif yang memiliki hubungan  dengan hukum yang lain.

Definisi lain terkait yurisprudensi juga diberikan dalam sistem statue law dan civil law yang mendefinisikan bahwa yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman bagi hakim lain atau lembaga peradilan lain dalam memutuskan suatu kasus atau perkara yang serupa.

Baca Juga : Pengertian, Konsep, Sejarah, Ciri, Kelebihan Dan Kekurangan Radikalisme

Keputusan-keputusan tersebut diberikan dalam menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-undang.

Yurisprudensi muncul berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam undang-undnag  ini menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak pemeriksaan suatu perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum yang tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadiln wajib memeriksa serta mengadilinya.

Hakim berkewajiban dalam menggali, mengikuti dan memahami keadilan serta nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat.

Adapun fungsi yurisprudensi, antara lain:

  • Untuk menegakkan kepastian hukum
  • Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama
  • Sebagai landasan hukum
  • Untuk menciptakan standar hukum

Syarat Yurisprudensi

Untuk memutuskan suatu perkara, maka harus dilakukan beberapa proses atau syarat diantaranya yaitu:

  1. Eksaminasi

Proses ini merupakan proses dengan cara meneliti dan memeriksa suatu keputusan.

  1. Notasi

Proses ini merupakan suatu proses penjelasan sementara yang didata berdasarkan suatu perkara. Setelah melalui proses ini, sebuah keputusan yang diambil harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

  • Bersifat adil
  • Keputusan atas sesuatu yang tidak jelas pengaturannya
  • Terjadi berulangkali dengan kasus yang sama
  • Sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung
  • Keputusan bersifat tetap
  1. Yurisprudensi berisi kaidah hukum

Menurut sistem hukum Indonesia putusan pengadilan dapat diakui sebagai yurisprudensi yang bersifat tetap apabila dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap
  • Putusan dapat menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan
  • Putusan tersebut sudah berulang atau beberapa kali atau sudah dilakukan dengan pola yang sama di beberapa tempat berpisah
  • Norma yang terkandung dalam putusan memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku, apabila ada juga tidak begitu jelas.
  • Putusan tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana yang dikatakan dengan yurisprudensi dan diusulkan oleh tim penilai yang kemudian dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang berkuasa.

Macam-macam Yurisprudensi

Terdapat beberapa macam yurisprudensi, adapun macam-macam yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Yurisprudensi Tetap

Yurisprudensi Tetap merupakan suatu putusan yang diambil dari hakim akibat adanya beberapa putusan yang sama dan kemudian menjadi dasar bagi pengadilan dalam memutuskan suatu perkara yang serupa.

  1. Yurisprudensi Tidak Tetap

Yurisprudensi Tidak Tetap merupakan suatu putusan dari hakim terdahulu namun tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan tersebut.

  1. Yurisprudensi Semi Yuridis

Sedangkan urisprudensi Semi Yuridis merupakan segala jenis penetapan yang berasal dari pengadilan dan didasarkan pada permohonan seseorang serta berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya pada penetapan kasus status anak.

  1. Yurisprudensi Administratif

Yurisprudensi Administratif merupakan suatu Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang biasa disebut SEMA yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat di dalam lingkup pengadilan.

Baca Juga : Pengertian, Prinsip, Unsur dan Contoh Budaya Demokrasi


Ritaelfianis.com - Berbagi Ilmu dan Pengalaman © 2017 rita test