Loading…

Bisnis Online Modal 10ribu Hasil Jutaan Klik DISINI

Pengertian, Sejarah Dan Tujuan Pembentukan BPUPKI Dan PPKI

Pengertian, Sejarah Dan Tujuan Pembentukan BPUPKI Dan PPKI – Merupakan sebuah badan yang sengaja dibentuk pada saat pemerintahan Jepang di sekitar tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Hal ini tidak lain adalah upaya Jepang untuk mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia.

Perkumpulan ini mempunyai pengikut sebanyak 62 anggota, yang dipimpin oleh Radjiman Widoyoningrat dengan dibantu oleh dua orang wakil nya, Ichibangase Yosio seorang berkewarganegaraan Jepang dan Raden Pandji Soeroso.

Baca Juga :

TUJUAN PEMBENTUKAN BPUPKI

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr.Radjiman Widoyoningrat dengan kedua wakilnya, yaitu Ichibangase Yosio dari pihak Jepang, dan Raden Oandji Soeroso dari pihak pribumi adalah pemimpin dan wakil pemimpin yang bertugas saat itu.

Raden Pandji Soeroso juga ditunjuk menjadi kepala kantor tata usaha BPUPKI dengan dibantu oleh wakilnya yaitu Masuda Toyohiko dan Abdoel Ghaffar Pringgodigdo.

BPUPKI mempunyai pengikut sebanyak 69 anggota, dimana 62 anggota merupakan para anggota aktif yang terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional yang memiliki hak suara.

Sedangkan sisanya adalah 7 orang anggota istimewa pasif, yang terdiri dari tokoh-tokoh pihak Jepang dimana anggota istimewanya  tidak memiliki hak suara dan berfungsi sebagai pengamat pada sidang-sidang BPUPKI.

PENGERTIAN PPKI

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai adalah suatu badan yang dibentuk dengan tujuan untuk melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI dalam mempersiapkan negara Indonesia merdeka. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan diketuai oleh Ir.Soekarno.

PPKI beranggotakan sebanyak 21 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh pergerakan nasional dari berbagai etnis:

  • 12 orang asal Jawa
  • 3 orang asal Sumatera
  • 2 orang asal Sulawesi
  • 1 orang asal Kalimantan
  • 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
  • 1 orang asal Maluku
  • 1 orang etnis Tionghoa

Mohammad Hatta menjadi wakil ketua membantu Ir.Soekarno sebagai ketua.

Dalam perjalanannya, anggota PPKI ditambah lagi sebanyak 6 orang:

  • Ki Hajar Dewantara,
  • Wiranatakoesoma,
  • Kasman Singodimedjo,
  • Sayuti Melik,
  • Iwa Koesoemasoemantri,
  • Raden Ahmad Soebardjo.

TUGAS-TUGAS PPKI

Meliputi:

  • Meresmikan pembukaan (preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
  • Melanjutkan hasil kerja BPUPKI
  • Mempersiapkan pemindahan tampuk kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah dan seluruh Bangsa Indonesia
  • Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia

Jenderal Teruauci kemudian mengumumkan keputusan pemerintah kedudukan militer Jepang bahwasanya kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Seluruh persiapan kemerdekaan Indonesia diatur seluruhnya oleh PPKI. Disaat itu desakan-desakan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan semakin meruncing dan memanas.

Rencana awal PPKI untuk melaksanakan sidang pada tanggal 16 Agustus 1945 terpaksa ditunda dikarenakan terjadinya peristiwa Rengasdengklok, dimana terjadi penculikan kaum tua oleh kaum muda untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa embel-embel PPKI.

Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik golongan tua dan golongan muda, maka diproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, selama kurang lebih 15 menit, terjadi lobi-lobi politik yang awalnya bersumber dari kaum agamis dari kalangan Non-Muslim untuk menghapuskan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta.

Keputusan dari hasil lobi tersebut didukung oleh kaum pemuka agama ataupun para agamis yang menganut paham kebatinan dan didukung pula oleh kaum nasionalis.

Akhirnya para pemuka agama dan kaum agamis dari kalangan Islam sepakat untuk menyetujui penghapusan “tujuh kata” tersebut.

Empat poin perubahan berhasil disepakati oleh M. Hatta didalam proses kompromi dan lobi politik yang terjadi sebelumnya.

Ke-empat poin tersebut adalah:

  • Kata Mukaddimah yang berasal dari bahasa Arab “Muqaddimah” diganti menjadi “Pembukaan”
  • Anak kalimat dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan Negara Berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
  • Kalimat yang menyebutkan “Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”
  • Pasal 29 ayat 1 yang semula berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya” diganti menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, telah diterbitkan beberapa poin kesepakatan  oleh PPKI  mengenai:

  • Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
  • Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi

Kemudian, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang lanjutan yang kemudian menghasilkan keputusan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945.

BKR inilah yang menjadi asal-usul dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekarang ini.

Ritaelfianis.com - Berbagi Ilmu dan Pengalaman © 2017 rita test