Loading…

Bisnis Online Modal 10ribu Hasil Jutaan Klik DISINI

Pengertian, Proses, Fungsi dan Alasan Kasasi

Pengertian, Proses, Fungsi dan Alasan KasasiRitaelfianis.com – Pembaca sekalian tentu pernah mendengar ataupun membaca berita mengenai pengajuan kasasi dalam suatu kasus pidana di Tanah Air.

Namun, tahukah Anda apakah itu kasasi?

Bagaimana proses dari kasasi tersebut dan fungsi utamanya?

Artikel kali ini akan membahas seputar pengertian, proses, fungsi dan alasan kasasi.

Yuk, simak penjelasan di bawah ini!

Baca Juga : Pengertian, Sejarah, Ciri, Kelebihan Dan Kekurangan Kapitalisme

PENGERTIAN KASASI

Kasasi memiliki artian upaya pembatasan keputusan oleh lembaga pengadilan yang dilakukan pada tingkat pengadilan akhir dan penetapan perbuatan pengadilan lain dimana para hakim yang terlibat bertentangan dengan hukum yang ada, kecuali keputusan lembaga pengadilan dalam suatu perkara pidana yang mengandung wacana pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.

Dengan kata lain, kasasi dapat diartikan sebagai naik banding suatu perkara dikarenakan rasa tidak puas dengan vonis yang diberikan oleh Pengadilan Negeri yang kemudian kasasi tersebut dilimpahkan ke phak Pengadilan Tinggi.

Ketika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat mengajukan kasasi ke pihak Mahkamah Agung yang merupakan badan terakhir untuk mendapatkan keadilan.

Hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jp. Pasal 244 UU No.8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 55 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kasasi sendiri berawal dari negara Prancis, tepatnya ketika Belanda menjajah negara Prancis dan kemudian kasasi tersebut diterapkan oleh pihak Belanda, lalu dibawa ke Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda.

Upaya kasasi berasal dari kata ‘casser’ yang berarti ‘membatalkan atau memecahkan’ dan kemudian menjadi tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengawasi pengadilan-pengadilan lainnya.

Dalam pengajuan kasasi ke pihak Mahkamah Agung tidak disertakan pemeriksaan tingkat ke-3 karena tingkat kasasi tersebut tidak membutuhkan pemeriksaan kembali terhadap perkara. Dalam kasasi di tingkat Mahkamah Agung lebih dikonsentrasikan pada penerapan hukum atau masalah hukum yang ada.

Dasar dari pengadilan kasasi sendiri diatur dalam Pasal 20 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.48 tahun 2009 yang berbunyi : ‘Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terkahir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminnta kepada Mahkamah Agung.’

Dalam perkara menyangkut kepailitan atau kebangkrutan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, upaya hukum kasasi dilakukan pihak debitur dan kreditur yang dimana setiap pihak di persidangan tingkat pertama, diajukan oleh opihak kreditur lain yang bukan termasuk pihak persidangan tingkat pertama yang merasa tidak puas dengan putusan yang ada atas permohonan pernyataan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 3 No.37 tahun 2004.

Kemudian, sidang pemeriksaan terhadap permohonan kasasi akan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi telah diterima oleh Mahkamah Agung serta putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah pengajuan permohonan kasasi diterima oleh pihak Mahkamah Agung, tertera dalam Pasal 12, 13 Ayat 1, 2, 3 UU No.37 Tahun 2004).

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka terhadap pengertian dari kasasi, antara lain:

  • Pengertian Kasasi menurut Tritaamidjaja

Triaamidjaja berpendapat bahwa kasasi ialah suatu upaya hukum yang berfungsi untuk melawan putusan-putusan yang telah dijatuhkan dalam tingkat tertinggi, yakni putusan yang tidak dapat dilawan maupun memohon banding karena kedua upaya hukum tersebut dilarang oleh undang-undang yang ada dan didasarkan dengan alasan telah digunakan.

  • Pengertian Kasasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Dalam KBBI daring, kasasi memiliki arti sebagai pernyataan tidak sah atau pembatalan oleh pihak Mahkamah Agung terhadap putusan hakim dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang ada.

FUNGSI KASASI

Fungsi yang akan dijelaskan di bawah ini berdasar segi teori dan praktiknya. Ada beberapa fungsi pokok dimana Mahkamah Agung sangat berperan penting dalam peradilan kasasi, antara lain:

  1. Mengoreksi Kesalahan Peradilan Bawahan, fungsi utama Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi ialah memperbaiki ataupun mengoreksi kesalahan yang ada dalam peradilan bawahan.
  2. Menghindari Kesewenangan, fungsi kedua ialah menghindari terjadinya kesewenangan atau arbitrary oleh pihak peradilan terhadap masyarakat yang muncul dalam putusan pengadilan bawahan.
  3. Menyelesaikan Kontroversi ke Standar Prinsip Keadilan Umum (General Justice Principle) yang sifatnya Objektif dan Sama, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak hanya bersifat imparsial yang bebas dari cacat sebelah.

ALASAN KASASI

Upaya kasasi sendiri adalah upaya hukum yang dilakkan pihak yang merasa dirugikan dan kurang puas dengan putusan judex facti.

Tujuan pengajuan kasasi ialah agar hakim Mahkamah Agung dapat menimbang kembali putusan yang telah dijatuhkan sehingga dapat memberikan putusan yang dirasa adil bagi pihak yang merasa ditugikan.

Berdasar Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 1, terdapat beberapa alasan kasasi, yaitu:

  • Tidak Berwenang atau Melampaui Batas Wewenang

Tidak berwenang dalam konteks ini lebi melihar pada kompetensi relatif (relative competent) dan kompetensi absolut (absolute competent).

Dalam alasan kasasi yang didasari judex facti yang melampaui batas wewenang ialah judex facti yang sudah mengadili namun tidak sesuai atau melebihi wewenang yang telah ditentukan undang-undang.

Apabila benar-benar melampaui batas wewenang, maka putusan judex facti telah mengabulkan yang lebih daripada yang telah dituntut pihak penggugat dalam surat gugatannya.

  • Salah Penerapan atau Melanggar Hukum yang Berlaku

Secara sederhana, salah penerapan hukum dapat diartikan sebagai salah penerapan ketentuan hukum acara ataupun hukum formal. Kesalahan dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Di sisi lain, melanggar hukum tendens penerapan hukum juga bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.

  • Lalai Memenuhi Syarat Peraturan Perundang-Undangan

Kelalaian ini dapat mengancam batalnya putusan yang bersangkutan. Aspek persyaratan formal terancam batal dalam alasan ini.

Baca Juga : Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh dari Komunis

Ritaelfianis.com - Berbagi Ilmu dan Pengalaman © 2017 rita test